Senin, 09 Maret 2009

Tentang Bank Umum


Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976) dan mempertimbangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), maka perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut :


  1. Kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa perbankan nasional aktif dalam menciptakan peluang-peluang yang dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah antara lain melalui perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan.
  2. Sebagai regulator, Bank Indonesia berkepentingan untuk melindungi nasabah dan memelihara kelangsungan usaha Bank. Sehubungan dengan hal tersebut Bank diwajibkan untuk menyampaikan permohonan izin atau laporan kepada Bank Indonesia sebelum dan/atau setelah Bank melakukan perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan.
  3. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan format pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.



MANAJEMEN RISIKO

Perluasan jaringan kantor Bank selain memberikan peluang dalam memperluas pelayanan Bank kepada nasabah juga berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank maupun nasabah. Dalam melakukan perluasan jaringan kantor, Bank harus melakukan pengkajian terhadap risiko yang mungkin timbul dari pembukaan jaringan kantor tersebut. Untuk itu Bank harus memperhatikan kondisi keuangan Bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingkat persaingan Bank yang sehat, tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan pelayanan terhadap nasabah.


PEJABAT EKSEKUTIF

Pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif dimaksud memiliki rekam jejak negatif, maka Bank wajib segera membatalkan pengangkatan dan mengganti pejabat yang bersangkutan. Dalam rangka penelitian dan penilaian dimaksud, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat melakukan wawancara untuk klarifikasi dan konfirmasi guna memastikan kelayakan yang bersangkutan.



KANTOR WILAYAH DAN KANTOR FUNGSIONAL YANG MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional adalah kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dengan melakukan satu atau lebih kegiatan di bawah ini:

a. penerimaan nasabah;
b. penerimaan/pengeluaran kas;
c. pemrosesan permohonan penyaluran/penghimpunan dana; atau
d. memberikan keputusan atas permohonan penyaluran/penghimpunan dana.



KEGIATAN PAMERAN

Kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk dalam Kegiatan Pelayanan Kas sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, seandainya persyaratan setoran awal minimal dalam pembukaan rekening tabungan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), maka setoran awal yang boleh diterima Bank adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Apabila Bank menerima setoran awal lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelayanan Kas.
Dalam hal kegiatan pameran dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelayanan Kas.



PERUBAHAN NAMA BANK

Perubahan nama Bank wajib dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi di luar Bank Indonesia antara lain Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait sebagaimana dimaksud di atas mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama Bank, maka dokumen persetujuan dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum.



RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR DALAM RENCANA BISNIS BANK

1. Bank yang akan melaksanakan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas wajib mencantumkan rencana dimaksud dalam Rencana Bisnis Bank pada bagian Rencana Perubahan Jaringan Kantor.


2. Rencana alamat lokasi pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan
sebagai berikut:

a) dalam hal rencana lokasi kantor berada di wilayah propinsi DKI Jakarta, paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta.

b) dalam hal rencana lokasi kantor berada di luar wilayah propinsi DKI Jakarta maka paling kurang menyebutkan nama kabupaten/ kotamadya dimana lokasi kantor akan dibuka dan/atau
dipindahkan.



LAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR DALAM LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS BANK TRIWULANAN

1. Bank yang telah melaksanakan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas wajib mencantumkan pelaksanaan dimaksud dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

2. Informasi pelaksanaan perubahan jaringan kantor Bank dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan wajib menyebutkan alamat lengkap lokasi:
a) pembukaan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas;
b) pemindahan Kantor Wilayah, Kantor Kas, Kegiatan Pelayanan Kas, dan/atau Kantor Fungsional yang tidak melakukan kegiatan operasional; dan/atau
c) penutupan Kantor Wilayah, Kantor Kas, dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas.



FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN LAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 31.a sesuai jenis peruntukannya dengan berpedoman kepada tata cara penyampaian surat dan tembusan sebagaimana diatur dalam Lampiran A.

2. Dalam hal format lampiran tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini, maka format penyampaian pengajuan permohonan atau rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing Bank.



PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN LAPORAN
1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia/Pimpinan Bank Indonesia, Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.


2. Penyampaian laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Bank Indonesia, Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPB), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, kecuali laporan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, atau pengangkatan sementara Pejabat Eksekutif disampaikan kepada alamat sebagaimana angka 1.

3. Penyampaian permohonan izin dan laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia, Up. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dialamatkan dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

4. Penyampaian rencana yang diajukan kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) dialamatkan ke Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

5. Penyampaian permohonan izin dan laporan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka IX.1, dialamatkan kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPB), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.



PERALIHAN KANTOR KAS

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 PBI tentang Bank Umum yang dimaksud dengan Kantor Kas adalah kantor Bank yang semata-mata melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. Bagi Kantor Kas yang melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan pengertian tersebut, wajib menyesuaikan kegiatannya paling lambat akhir tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 PBI tentang Bank Umum. Penyesuaian tersebut dapat berupa memindahkan aktivitas yang tidak termasuk kegiatan Kantor Kas ke kantor lain atau meningkatkan status Kantor Kas tersebut menjadi sekurangkurangnya Kantor Cabang Pembantu.

Informasi :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/DPNP tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/17/DPNP tanggal 27 Juli 2001 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/8/DPNP tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum;


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 Januari 2009.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar