Ringkasan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Surat Edaran ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No.12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2010.

1. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia No.6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Penyempurnaan pengaturan ini antara lain:
   1. Penyempurnaan cakupan pihak-pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan.
      1. Penambahan calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi bank yang melakukan merger dan konsolidasi sebagai pihak-pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan.
      2. Penambahan PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif yang sudah tidak lagi menjadi PSP atau tidak lagi menjabat sebagai anggota Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif namun terindikasi mempunyai permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada bank, sebagai pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan.
   2. Penyempurnaan persyaratan admistratif beserta dokumen admisitratif bagi uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi disesuaikan dengan perubahan ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan dan kepengurusan bank.
   3. Penyempurnaan tatacara uji kemampuan dan kepatutan:
      1. New Entry
         Memuat penjelasan mengenai:
         • kriteria pelaksanaan wawancara yang wajib dilakukan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi bank.
         • tatacara penghentian uji kemampuan dan kepatutan bagi calon yang diajukan bank.
      2. Existing
         Memuat penjelasan mengenai:
         • tindakan/perbuatan yang termasuk dalam permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi bagi uji kemampuan dan kepatutan.
         • sumber bukti/data/informasi sebagai dasar dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.
         • tahapan penilaian.
         • klasifikasi tingkat keterlibatan/peran dari pihak yang diuji.
         • konsekuensi tidak lulus khususnya apabila pihak yang ditetapkan tidak lulus tersebut telah menjadi pemegang saham atau pengurus pada bank lain.
         • surat kuasa menjual saham (bentuk, isi, dan pihak-pihak yang dapat menerima surat kuasa menjual).
   4. Penjelasan pengenaan jangka waktu sanksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3a Surat Edaran ini.
   5. Penjelasan ketentuan peralihan.

Ringkasan Surat Edaran Ekstern Nomor 12/ 27 /DPNP - Rencana Bisnis Bank Umum

1.      Tujuan pengaturan ini adalah :

a.      menyesuaikan format Laporan Keuangan yang terdapat di Rencana Bisnis dengan format Laporan Publikasi dan format LBU 2008 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b.      menyesuaikan dengan ketentuan baru yang mengamanatkan perlu dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

2.      Bank wajib menyusun Rencana Bisnis Bank secara tahunan, Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulan, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

3.      Bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Rencana Bisnis dan laporan terkait RBB yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas juga harus secara konsolidasi mencakup Laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan. Penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS mengacu pada Surat Edaran yang mengatur mengenai Rencana Bisnis yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan UUS.

4.      Cakupan Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

a.      Ringkasan eksekutif;

b.      Kebijakan dan strategi manajemen;

c.      Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;

d.      Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;

e.      Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;

f.       Rencana pendanaan;

g.      Rencana penanaman dana;

h.      Rencana permodalan;

i.        Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);

j.        Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

k.      Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;

l.        Informasi lainnya.

5.      Penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis wajib mengacu pada penjelasan dan format penyusunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

6.      Dalam Surat Edaran ini diuraikan pula mengenai contoh perhitungan jangka waktu dan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan atau tidak menyampaikan Laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.